Sahabat Rakyat Indonesia_ Apabila peraturan yang lebih tinggi
tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
Untuk
peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam
arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan
yang mengatur hal khusus tersebut (lex specialis derogat lex generalis).
Pembentuk
peraturan perlu bersepakat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan
sederajat yang mengatur bidang-bidang khusus, maka peraturan perundang-undangan
yang mengatur bidang umum yang berkaitan dengan bidang khusus tersebut
dikesampingkan.
Dengan
demikian, pembentuk peraturan perundang-undangan (perancang) dituntut untuk
selalu melakukan tugas pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan yang
ada dan/atau terkait pada waktu menyusun peraturan.
Setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
Peraturan
tersebut ialah UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; Peraturan Presiden No. 61 tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Pengelolaan program Legislasi Nasional;

Peraturan Presiden No.
68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden; serta Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan.
Seiring
dengan hal tersebut, Pasal 53 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa pemohon pengujian UU terhadap UUD
1945 harus menguraikan dalam permohonannya mengenai pembentukan undang-undang
tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan atau materi muatan dalam
ayat, pasal, dan atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Related Posts :
ARTI DAN BUKTI INDONESIA IALAH NEGARA HUKUM
Sahabat Rakyat Indonesia_ Pasal
1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah… Read More...
PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sahabat Rakyat Indonesia_ Memegang
peranan yang cukup penting dalam menentukan eksistensi jati… Read More...
Mahasiswa Cantik Meninggal Mengenaskan
Sahabatrakyatindonesia
- Liris Ayudya meninggal secara mengenaskan. Mahasiswi Universitas Gadjah Ma… Read More...
SUMBER HUKUM MENURUT SUDIKNO MERTOKUSUMO
Adapun sumber hukum
menurut Sudikno Mertokusumo terbagi atas dua hal.
1)
Sumber hukum material … Read More...
Mantan Striker Persib Adalah Mafia Kakap
Sahabatrakyatindonesia
- Mantan pemain Liga Indonesia, Marcio
Souza ternyata punya peran besa… Read More...
Pengakuan Tersangka Pembunuhan Sadis Pacar Sendiri Di Nganjuk JATIM
Sahabatrakyatindonesia - Andi
berkenalan dengan Konik sejak 6 bulan lalu dan kemudian menjalin hubu… Read More...
KPK Selidiki Sumber Uang 700jt Kasus Saipul Jamil
Sahabatrakyatindonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa
menyimpulkan asal muasal dan… Read More...
ARTI SERTA CONTOH DOKTRIN
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Doktrin adalah
pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan da… Read More...
IDENTITAS BURONAN PSHT DAN KEPOLISIAN BOJONEGORO KASUS PENYERANGAN
Sahabatrakyatindonesia – Assalamualaikum
Wr.Wb, salam persaudaraan buat saudaraku pendekar PSHT dis… Read More...
HASIL PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
Sahabat Rakyat Indonesia_ Salah satu hasil pembangunan hukum
nasional Indonesia ialah telah disusun… Read More...
ARTI SERTA CONTOH TRAKTAT / HUBUNGAN INTERNASIONAL
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Traktat ialah
perjanjian dalam hubungan internasional antara satu n… Read More...
ARTI SERTA BENTUK HUKUM PIDANA
Sahabat Rakyat Indonesia_ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia
sebagian besar telah dikodifikasi … Read More...
Pencurian Pisang Merajalela di Bojonegoro, Jawa Timur Meresahkan Petani
Bolazaman
- Bojonegoro adalah mayotitas penduduknya adalah petani, mayoritas yang ditanam
adalah ap… Read More...
Kronologi Tertangkapnya Tersangka Pengedar Uang Palsu Bojonegoro dan Nganjuk, JATIM
Berhati-hatilah dalam
transaksi mata uang rupiah apalagi dalamjumlah banyak,kaena reskrim POLRES ng… Read More...
ARTI SERTA BENTUK KEBIASAAN HUKUM TIDAK TERTULIS
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Kebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal
atau dapat … Read More...
Aksi Bela Islam III, 2 Desember Bersama Jutaan Umat Islam Lewat Shalat Jumat
Sahabatrakyatindonesia
– Imam Besar FPI Habib Rizieq menyuarakan alasannya mengapa massa demo 2
Des… Read More...
ARTI SERTA TUGAS KOMISI HUKUM NASIONAL
Pengertian Komisi
Hukum Nasional
Sahabat Rakyat Indonesia_ Komisi
Hukum Nasional dibentuk … Read More...
MACAM-MACAM HUKUM BERLAKU DI INDONESIA
Berikut macam-macam
sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
1) Kebiasaan hukum
tidak tertulis
… Read More...
SYARAT DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Sahabat Rakyat Indonesia_ Syarat untuk berlakunya suatu undang-undang
ialah setelah diundangk… Read More...
ARTI SERTA CONTOH UNDANG-UNDANG
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Pengertian
undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu u… Read More...
Kisah Bejat Para Pemuda Akibat Mabok
Sahabatrakyatindonesia
- Entah apa yang dipikirkan sekelompok pemuda Kelurahan Fitu Ternate Selatan… Read More...
ARTI SERTA JENIS MENURUT SUMBER HUKUM
Sahabat Rakyat Indonesia_ Sumber hukum adalah segala sesuatu yang
berupa tulisan, dokumen, na… Read More...
ARTI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia ialah putusan Majel… Read More...
ARTI SERTA PASAL PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Sahabat Rakyat Indonesia_ Pasal
I Aturan Peralihan UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Segala peraturan
pe… Read More...
PENGERTIAN SERTA SUMBER YURISPRUDENSI
Sahabat
Rakyat Indonesia_ Yurisprudensi ialah keputusan
hakim terdahulu terhadap suatu perkar… Read More...
PERATURAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI DAN PALING RENDAH
Sahabat Rakyat Indonesia_ Apabila peraturan yang lebih tinggi
tingkatnya bertentangan dengan peratu… Read More...
0 Response to "PERATURAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI DAN PALING RENDAH"
Posting Komentar